Jadi arsitek System bukan pemain pasar

 Jadilah Arsitek Sistem, Bukan Pemain Pasar

Arsitek Sistem, Bukan Pemain Pasar  

Industri pangan, khususnya daging dan ayam, adalah urat nadi ketahanan pangan nasional. Di dalamnya, perusahaan swasta—baik skala menengah maupun besar—telah puluhan tahun berperan menjaga pasokan, mematuhi aturan, dan berkontribusi pada stabilitas harga. Mereka bukan sekadar pelaku usaha, melainkan bagian dari warga negara yang berhak berusaha sesuai regulasi.  

Namun, kebijakan terbaru dalam impor daging beku menimbulkan tanda tanya. Kuota yang dulu terbagi untuk sekitar seratus importir dengan total 180 ribu ton, kini dipangkas drastis. Swasta hanya mendapat 30 ribu ton, sementara 150 ribu ton dialihkan kepada dua BUMN. Pertanyaannya: apakah BUMN benar-benar siap dengan gudang dingin, modal, dan keahlian untuk mengelola impor sebesar itu? Jika tidak, mengapa sektor yang selama ini berjalan baik harus diambil alih?  

Lebih jauh, kekhawatiran muncul bahwa BUMN hanya akan menjual izin impor kepada swasta dengan mengambil fee tertentu. Praktik semacam ini justru berpotensi menaikkan harga dan merugikan konsumen. Padahal, Jl pemerintah cukup memastikan. impor memang  sesuai jumlah diperlukan,  untuk menutup kekurangan produksi dalam negeri terutama yangmendukung industri bernilai tambah dan ada kebijakan persidangan yang matang yang tidak memungkinkan importir mengambil untung terlalu besar , bukan smemindahkan kuota dari swasta ke BUMN.  

Industri Ayam dan Peran Pemerintah  

Hal serupa terlihat dalam investasi pemerintah di industri ayam terintegrasi. Tujuannya disebut untuk menyeimbangkan dominasi swasta besar. Namun, langkah pemerintah menjadi pemain langsung justru berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Alih-alih melahirkan kompetisi sehat, Jebijakan ini bisa menghambat pertumbuhab perusahaan swasta padahal sebaiknya pemerintah berusaha  menaikkan  daya saing global dari perusahaan yang ada dari pada bersaing dengan  perusahaan swasta

Peran ideal pemerintah adalah membina, memfasilitasi swasta  bukan bersaing. Misal membuat aturan contract growing yang adil bagi peternak kecil sehingga peternak kecil dapat laba cukup. Merangsang lahirnya perusahaan besar  baru agar tidak ada satu pihak yang terlalu dominan. Mendorong berdirinya  koperasi peternak rakyat agar bisa jadi perusahaan terintegrasi juga. Dengan begitu, keseimbangan tercapai tanpa harus pemerintah turun langsung sebagai pemain.  

Penutup – Jalan Keadilan Perdagangan  

Pemerintah seharusnya fokus membangun arsitektur sistem perdagangan yang sehat: transparan, adil, dan berpihak pada usaha dalam negeri. Baik importir maupun produsen ayam besar bukanlah musuh, melainkan mitra yang perlu dibina agar mampu bersaing di pasar global. Lawan utama bukanlah swasta Indonesia, melainkan produk luar negeri yang masuk ke pasar domestik.  

Dengan menjadi pengatur yang bijak, bukan pelaku, pemerintah dapat memastikan industri daging dan ayam tumbuh kokoh, usaha dalam negeri berkembang, dan konsumen menikmati harga yang wajar. Pada akhirnya, keadilan perdagangan bukan hanya soal kuota, melainkan soal keberlangsungan usaha dan martabat bangsa.