Negara sebagai Arsitek system pembangunan pertanian

 

Negara sebagai Arsitek system pembangunan pertanian

Setiap kali bicara memajukan pertanian , satu resep lama selalu muncul ke permukaan: menggiatkan kembali penyuluh pertanian dan pastikan  pupuk bersubsidi tersedia , seperti yang dianggap buat sukses di era Orde Baru.

 Pertanyaannya sederhana tapi krusial: apakah kondisi hari ini masih sama dengan dulu?

Jawabannya: tidak sesederhana itu.

1. Konteks Zaman Sudah Berubah

Di era Soeharto, struktur pertanian Indonesia relatif:

Petani lebih homogen

Rantai pasok pendek

Negara sangat dominan sebagai pengarah

Pasar belum sekompleks sekarang

Hari ini?

Petani sangat banyak, kecil-kecil, dan tersebar

Rantai pasok panjang dan berlapis

Pasar input dan output sudah dikuasai mekanisme korporasi

Informasi dan teknologi bergerak cepat

Menerapkan ulang pola lama di konteks baru berisiko seperti memaksakan peta lama untuk wilayah yang sudah berubah bentuk.

2. Masalah Efektivitas Penyuluhan

Penyuluh pertanian idealnya:

Membimbing

Mengedukasi

Menghubungkan petani dengan teknologi dan pasar

Namun realitasnya:

Rasio penyuluh vs petani sangat timpang

Petani terlalu kecil dan terpencar

Penyuluhan sering bersifat administratif, bukan transformatif

Belum lagi pengetahuan penyuluh belum tentu berkembang secepat pertumbuhan masa kini 

Akibatnya, penyuluhan jadi terlalu ikut campur di hulu, tapi lemah di hilir—tidak menjamin hasil panen terserap pasar dengan harga layak.

3. Subsidi Pupuk: Membantu atau Menjebak?

Subsidi pupuk memang meringankan biaya, tapi punya efek samping:

Ketergantungan struktural

Distorsi harga

Masalah distribusi dan kebocoran

Konflik data dan kuota

Petani dibantu bertahan, tapi tidak benar-benar naik kelas.

4. Alternatif: Petani Kecil Dikonsolidasikan, Bukan Diatur Satu per Satu

Masalah utama pertanian Indonesia bukan semata teknologi, tapi skala dan posisi tawar.

Karena itu, pendekatan yang lebih realistis adalah:

Mengonsolidasikan petani kecil ke dalam koperasi yang bertindak seperti korporasi.

Bukan koperasi formalitas, tapi koperasi operasional

Jalan keluar yang lebih sesuai dengan zaman membuat

Koperasi Tani sebagai “Mini Korporasi”

Bayangkan koperasi yang:

Menghimpun ratusan atau ribuan petani kecil

Mengelola produksi secara kolektif

Bertindak sebagai satu entitas ekonomi

Dengan skala ini:

Supplier pupuk dan benih akan datang sendiri

Mereka akan menjelaskan cara penggunaan terbaik produknya

Persaingan antar supplier terjadi di level koperasi, bukan petani

Peran negara berpindah:

Dari mengajar petani

Menjadi memastikan tata kelola koperasi sehat

Koperasi dijalankan  dengan konsep Close Loop Supply Chain jadi  Kunci Keberlanjutan

Koperasi tani idealnya terhubung dalam rantai pasok tertutup (close loop):

Input: pupuk, benih, alat

Produksi: standar kualitas bersama

Hilir: kontrak dengan pabrik pengolahan, ritel, atau hotel

Dengan kontrak yang jelas:

Bank lebih berani memberi pembiayaan

Supplier bersedia memberi kredit berbasis kontrak

Risiko usaha menurun drastis

Petani tidak lagi “menanam lalu berharap laku”, tapi menanam karena sudah ada pembeli.

 Peran Negara yang Lebih Tepat

Dalam model ini, negara tidak perlu:

Terlalu banyak penyuluh

Subsidi pupuk besar-besaran

Yang dibutuhkan justru:

Regulasi koperasi yang kuat dan profesional

Pendampingan manajemen (bukan teknis tanam)

Infrastruktur data dan kontrak

Akses pembiayaan berbasis rantai pasok

Bukan Menolak Masa Lalu, Tapi Menyesuaikan Masa Depan

Keberhasilan pertanian era Orde Baru tidak salah, tapi tidak otomatis bisa diulang dengan cara yang sama.

Masalah hari ini bukan kurangnya penyuluh atau pupuk murah, melainkan:

Petani yang terfragmentasi

Posisi tawar yang lemah

Terputusnya hulu dan hilir

Jika ingin pertanian maju dan berdaulat, mungkin saatnya berhenti bertanya:

“Bagaimana negara mengatur petani?”

Dan mulai bertanya:

“Bagaimana petani bisa bersatu dan bernegosiasi setara dengan pasar?”

Apa yang diuraikan diatas sebenarnya adalah mengajak  Pergeseran pendekatan : Negara Bukan Lagi Operator, tapi Arsitek Sistem

Selama ini, negara sering diposisikan sebagai operator langsung dalam pertanian:

Mengatur tanam

Menentukan input

Menyalurkan pupuk

Menugaskan penyuluh

Bahkan ikut “mengajari” petani satu per satu

Pendekatan ini terlihat aktif, tapi diam-diam menyimpan masalah besar:

negara masuk terlalu jauh ke detail operasional, tapi absen dalam desain sistem.

 Operator vs Arsitek: Bedanya Fundamental

Operator:

Fokus pada kegiatan harian

Mengurus detail teknis

Bekerja reaktif

Hasilnya tergantung kapasitas aparat

Arsitek sistem:

Mendesain aturan main

Menghubungkan aktor-aktor

Memastikan insentif selaras

Sistem tetap berjalan meski aktor berganti

Di dunia yang kompleks, operator selalu kewalahan.

Arsitek justru membuat sistem yang bekerja sendiri.

 Masalah Utama Pertanian Bukan Produksi, tapi Alur Nilai

Indonesia sebenarnya tidak miskin petani dan lahan.

Masalah besarnya ada di:

Nilai tambah yang bocor

Rantai pasok yang terputus

Petani berdiri sendirian di tengah pasar besar

Petani:

Beli input secara eceran

Jual output tanpa kepastian

Menanggung seluruh risiko

Negara hadir di hulu (subsidi), tapi tidak menjamin alur nilai dari tanam sampai konsumsi.

Tugas Negara Seharusnya: Membuat Value & Supply Chain Mengalir

Peran negara sebagai arsitek adalah mendesain sistem di mana arus berikut lancar:

Barang

Uang

Informasi

Risiko

Kepercayaan

Bukan mengatur siapa tanam apa hari ini, tapi:

Siapa terhubung dengan siapa

Siapa menanggung risiko apa

Insentif apa yang mendorong perilaku sehat

 Koperasi sebagai  node Sistem, Bukan Objek Binaan

Dalam desain sistem:

Petani individu terlalu kecil

Penyuluh terlalu terbatas

Subsidi terlalu mahal

Maka negara perlu menciptakan node ekonomi menengah: koperasi tani modern.

Bukan sebagai “penerima bantuan”, tapi sebagai:

Agregator produksi

Pemegang kontrak

Entitas yang bisa dipercaya bank dan industri

Negara tidak perlu mengajari petani memupuk,

cukup memastikan koperasi dikelola profesional dan akuntabel.

Ketika Sistem Benar, Pasar Bekerja Sendiri

Jika koperasi:

Memiliki kontrak dengan pabrik/ritel

Punya volume dan standar

Tercatat secara transparan

Maka:

Bank masuk karena risiko terukur

Supplier masuk karena volume jelas

Teknologi masuk karena ada pasar

Di titik ini, penyuluhan berubah fungsi:

Dari “mengajar petani”

Menjadi “mendukung standar sistem”

Bahkan sebagian fungsi penyuluh secara alami digantikan oleh mekanisme pasar yang sehat.

 Subsidi Berubah Bentuk: Dari Barang ke Sistem

Peran negara tidak harus hilang, tapi berpindah level:

Bukan subsidi pupuk

Tapi subsidi sistem

Contohnya:

Biaya pembentukan koperasi

Sistem pencatatan digital

Penjaminan kontrak

Infrastruktur logistik bersama

Hasilnya:

Lebih tahan lama

Tidak bocor

Tidak menciptakan ketergantungan

Intinya: Negara Mengatur Arsitektur, Bukan Menggendong Semua

Negara yang terlalu menjadi operator:

Cepat capek

Mahal

Tidak scalable

Negara sebagai arsitek sistem:

Fokus pada desain

Mengatur insentif

Membiarkan aktor bergerak

Bukan berarti negara mundur,

tapi naik kelas.

Pertanyaan utamanya bukan lagi bagaimana negara membantu petani,

melainkan bagaimana negara merancang sistem agar petani tidak perlu terus dibantu.